Get Adobe Flash player

TUPOKSI SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

(1)  Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Bantuan Hukum dan HAM.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
  2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;
  3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sub bagian bantuan Hukum dan HAM;
  4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan bidang bantuan Hukum dan HAM dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
  5. Menghimpun, mengumpulkan, mempelajari serta mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
  6. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan konsultasi dengan unit terkait serta memberikan petunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelengaraan Pemerintahahn
  7. Memberikan bantuan hukum dalam dan diluar pengadilan kepada pegawai yang tersangkut perkara kedinasan termasuk menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang terlibat dengan perkara atau kasus kedinasan;
  8. Mengkoordinasikan dan atau menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten;
  9. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum dan pelayanan hukum;
  10. Memberikan pertimbangan teknis bantuan Hukum dan HAM kepada pimpinan;
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM;
  12. Menilai hasil kerja staf dalam rangka pembinaaan dan pengembangan karier;
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

TUPOKSI BAGIAN HUKUM

  

(1)  Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelengggaraan hukum dan perundang-undangan, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi dan informasi hukum.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan teknis bagian;
  2. Penyelenggaraan program kerja bagian;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala Sub Bagian;
  4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;
  5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(3)  Rincian tugas Bagian Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

a.    Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis  peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta penenganan tindak lanjut;

b.    Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

c.    Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penyusunan program;

d.    Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

e.    Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta menyiapkan rancangan dan bahan produk hukum;

f.     Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan;

g.    Menyiapkan pedoman dan petunjuk di bidang penelitian pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;

h.   Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait tentang pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

i.     Memantau dan mengevaluasi perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;

j.     Mengkoordinir dan melakukan inventarisasi pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi produk-produk hukum serta dokumentasi hukum;

k.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;

l.     Menilai hasil kerja bawahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 


 

 

TUPOKSI SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian;
  2. Pemantauan dan pengevaluasian perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
  3. Pengkoordinasian dan melakukan inventarisasi pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum;
  4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)  Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a.     Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;

c.     Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sub bagian peraturan perundang-undangan ;

d.     Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

e.     Menghimpun, mengumpulkan, mempelajari serta mengelolah data dan informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis pedoman yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;

f.      Mengkoordinasikan dan mengoreksi rancangan Produk Hukum Daerah  seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, keputusan bersama dan Instruksi Bupati;

g.     Mempelajari dan memantau perkembangan hukum dalam rangka pengelolaan data Hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

h.      Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan

i.  Menilai hasil kerja staf serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 


 

 

TUPOKSI SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

(1)  Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Bantuan Hukum dan HAM.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
  2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;
  3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sub bagian bantuan Hukum dan HAM;
  4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan bidang bantuan Hukum dan HAM dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
  5. Menghimpun, mengumpulkan, mempelajari serta mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum;
  6. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan konsultasi dengan unit terkait serta memberikan petunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelengaraan Pemerintahahn
  7. Memberikan bantuan hukum dalam dan diluar pengadilan kepada pegawai yang tersangkut perkara kedinasan termasuk menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang terlibat dengan perkara atau kasus kedinasan;
  8. Mengkoordinasikan dan atau menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten;
  9. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum dan pelayanan hukum;
  10. Memberikan pertimbangan teknis bantuan Hukum dan HAM kepada pimpinan;
  11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM;
  12. Menilai hasil kerja staf dalam rangka pembinaaan dan pengembangan karier;
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 


 

 

 

TUPOKSI SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

 

(1)  Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum.

 

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi :

 

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(3)  Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

 

a.    Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

 

b.    Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;

 

c.    Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

 

d.    Menginventarisir permasalahan-permasalahan bidang Peraturan Dokumentasi dan Informasi  Hukum serta menyiapkan bahan petujuk pemecahaan masalah;

 

e.    Mengumpulkan bahan dan melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah dan mengatur penyebaran informasi;

 

f.     Menata produk hukum daerah dan peraturan lainnya

 

g.    Menyusun program dan kegiatan sub bagian jaringan informasi dan informasi secara berkala;

 

h.   Melaksanakan pengaturan penyebaran dokumentasi hukum serta pelaksanaan sistem jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum serta memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

 

i.     Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

 

j.     Melakukan pengkajian, penelitian dan penelusuran penelaan produk hukum serta melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap keutuhan buku-buku/dokumentasi peraturan perundang-undangan termasuk pencatatan, statistik dan katalog produk hukum dan produk hukum daerah;

 

k.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan produk-produk hukum daerah dan melakukan sosialisasi dan penyebarluasan produk-produk hukum dan produk hukum daerah ;

 

l.     Penyusunan aplikasi sistem informasi manajemen produk-produk hukum Pemerintah Pusat. Propinsi dan Daerah;

 

m.  Pelaksanaan inventarisasi data-data produk hukum yang telah dihasilkan;

 

n.   Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan;

 

o.    Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

 

p.    Menilai hasil kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

TUPOKSI SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mengelolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian;
  2. Pemantauan dan pengevaluasian perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah;
  3. Pengkoordinasian dan melakukan inventarisasi pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum;
  4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;
  6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)  Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a.     Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;

c.     Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sub bagian peraturan perundang-undangan ;

d.     Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

e.     Menghimpun, mengumpulkan, mempelajari serta mengelolah data dan informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis pedoman yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;

f.      Mengkoordinasikan dan mengoreksi rancangan Produk Hukum Daerah  seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, keputusan bersama dan Instruksi Bupati;

g.     Mempelajari dan memantau perkembangan hukum dalam rangka pengelolaan data Hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;

h.      Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan

i.  Menilai hasil kerja staf serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Galeri Foto

hut-9.jpg